Jakarta -
Permasalahan polusi udara di Indonesia menjadi salah satu yang disorot dalam Indonesia Sustainability Forum (ISF) 2024 yang berlangsung di JCC Jakarta belum lama ini. Salah satu yang menjadi isu utama adalah tidak adanya integrasi data dan inventarisasi sumber emisi yang dapat menjadi dasar dalam kebijakan pengendalian polusi udara.
Oleh karena itu, pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mesti menjadikan isu polusi udara sebagai prioritas.
"Bicara Udara bekerja sama dengan Systemiq untuk menjadi Knowledge Partner di Indonesia Sustainability Forum. Harapannya, kami bisa mendorong pemerintah presiden terpilih untuk menjadikan isu polusi udara sebagai prioritas," ujar Co-Founder Yayasan Udara Anak Bangsa atau Bicara Udara, Ratna Kartadjoemena dalam keterangannya, Minggu (8/9/2024).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ratna mengatakan, pihaknya juga mendorong pemerintahan berikutnya untuk menggunakan data dan bukti ilmiah untuk menangani permasalahan ini. Diketahui, data dari BPJS Kesehatan menunjukkan bahwa antara tahun 2018 hingga 2022, penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah menghabiskan biaya sebesar Rp 18 triliun. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa polusi udara tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memberikan beban ekonomi yang signifikan.
"Kami juga mendorong pengambilan kebijakan berdasarkan data dan bukti ilmiah. Penanganan polusi udara menjadi krusial untuk mewujudkan Indonesia Emas, karena berdampak terhadap kesehatan anak dan generasi mendatang," imbuhnya.
Untuk itu, Ratna mengungkapkan bahwa pihaknya akan mengajukan beberapa rekomendasi penting yang diharapkan dapat menjadi perhatian pemerintahan baru.
"Di antaranya adalah peningkatan anggaran untuk perbaikan kualitas udara, penambahan alat sensor pemantau kualitas udara, serta peningkatan koordinasi lintas batas untuk mengatasi polusi udara yang bersifat transboundary atau lintas wilayah," ucapnya.
Sementara, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto, Dirgayuza Setiawan mengatakan, ambisi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% tidak mungkin tercapai tanpa mengatasi polusi udara.
"Kita tidak bisa mencapai ekonomi dengan produktivitas tinggi jika polusi udara mengancam kualitas sumber daya manusia. Usia harapan hidup masyarakat Indonesia saat ini hanya 68 tahun, jauh di bawah rata-rata global. Kondisi ini akan memburuk jika tingkat polusi udara tetap tinggi. Bandingkan dengan Singapura yang memiliki usia harapan hidup 83 tahun," jelasnya.
Dirgayuza juga menekankan bahwa mengatasi polusi udara merupakan peluang ekonomi bagi Indonesia, termasuk meningkatkan daya saing di mata talenta global serta mendorong potensi ekonomi hijau.
"Mengatasi polusi udara sejalan dengan visi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk meningkatkan potensi ekonomi hijau, termasuk melalui produksi kendaraan listrik seperti mobil, bus, dan motor," tambahnya.
(acd/kil)